BAB
III
ATURAN
MAHKAMAH INTERNASIONAL
A. Statuta Pembentukan ICJ
Statuta pembentukan ICJ merupakan bagian yang melekat dengan Piagam PBB,
sebagaimana disebutkan didalam Pasal 92 Piagam PBB:
The international Court of Justice shall be the
principal organ of the United Nations, it shall function in accordance with the
annexed Statuta, which is based upon the Statute of the Permanent Court of
International Justice and forms an integral part of the present Charter.
Materi yang di atur didalam Statuta dibagi dalam 4 bab dari Statuta,
yang terdiri dari:
1. Bab
I : Organization of the Court (Articles 2 – 33)
2. Bab
II : Competence of the Court (Articles 34 – 38)
3. Bab
III : Procedure (Articles 65 – 68)
4. Bab
IV : Advisory Opinion (Articles 69 – 70)
Statuta ICJ dapat dirubah dalam hal atas usulan perubahan tersebut
disetujui oleh 2/3 dari suara mayoritas Majelis Umum PBB dan diratifikasi 2/3
negara – negara termasuk negara anggota tetap dari Dewan Keamanan.
ICJ dalam hal menganggap isi dari Statuta perlu dirubah maka ICJ harus
menyerahkan usulan perubahann kepada Majelis Umum PBB secara tertulis, usulan
tersebut melalui Sekretariat PBB akan disirkulasikan (diumumkan). Perubahan
Statuta ICJ sebagaimana disebutkan di atas memiliki kemiripan dengan perubahan
Piagam PBB, yang membedakan adalah dalam perubahan Statuta tiap negara anggota ICJ
memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi seperti negara anggota PBB yang Ipto Facto
merupakan anggota ICJ.
Dalam tiap badan peradilan baik nasional maupun internasional,
memerlukan suatu aturan yang mengatur tentang tata cara beracara didalam
persidangan. ICJ yang merupakan badan peradilan didalam Statuta-nya menyebutkan
ICJ memiliki kewenangan untuk menentukan dan membentuk aturan – aturan tentang
tata beracara didalam ICJ, yang terbentuk dalam Rules of Court. Rules of Court
yang menjadi acuan tata cara sidang ICJ, merupakan pengambilalihan dari aturan
PCIJ yang dibuat pada tahun 1936.
Prinsip dasar yang melatarbelakangi terbentuknya Statuta ICJ adalah untuk
mengupayakan bertambahnya negara – negara yang ikut serta dan meratifikasi
Statuta ICJ, berdasarkan atas hal tersebut maka secara eksplisit menyatakan
kedudukan tiap negara didalam ICJ adalah sejajar dimana tidak ada yang
diistimewakan.
B. Hakim ICJ
Disebutkan di atas tiap negara penandatangan Statuta ICJ, memiliki
kedudukan yang sama dengan anggota lainnya dan juga anggota PBB. Hal tersebut
berlaku juga dalam proses pemilihan hakim yang akan duduk didalam ICJ. Hakim
ICJ berjumlah 15 orang yang diharuskan memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
Hakim dipilih secara mandiri oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.
Dalam memilih hakim yang akan duduk didalam ICJ, anggota Dewan Keamanan
memiliki hak suara yang sama tanpa dibedakan antara anggota tetap dan tidak
tetap.
The election is held simultaneously both in the General Assembly
and in the Security Council, each voting independently of the other. In order
to get elected, a candidate must obtain an absolute majority in both forums.
Hakim ICJ memangku jabatan selama 9
tahun, dan dapat dipilih kembali. Setelah dibentuknya ICJ pemilihan pertama
hakim ICJ dilaksanakan pada tahun 1946, masa jabatan hakim ICJ pada saat itu
dibagi dalam beberapa jangka waktu, yaitu 5 hakim dipilih untuk masa jabatan 5
tahun, 5 hakim untuk masa jabatan 6 tahun dan 5 hakim lainnya untuk masa
jabatan 9 tahun. Pemilihan akan dilaksanakan ditengah jangka waktu masa jabatan
hakim dalam hal hakim ICJ pension atau meninggal, pemilihan dilaksanakan dengan
cara seperti pemilihan pertama kali.
Disebutkan di atas
bahwa susunan hakim ICJ harus tidak memiliki kesamaan kenegaraan, dari
kebiasaan tak tertulis, yang berlaku saat ini susunan hakim terbagi dalam 5
orang hakim mewakili negara barat, 3 orang hakim dari Afrika ( 1 orang dari
negara yang berbahasa Inggris yang menganut aliran Civil Law, 1 orang berbahasa
Inggris yang menganut Common Law, dan sisanya dari Arab), 3 orang hakim dari
Asia, dan 2 orang dari Eropa Timur serta 2 orang dari Amerika Latin. Dari
pembagian disebutkan di atas lima orang dari hakim ICJ merupakan kewarganegaraan
dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Although no
specific quota to different regions of the world is assigned, so far the
practice has been to elect one judge from each of the States which are
Permanent Members of the Security Council, three judges from Asia, three judges
from Africa, two judges from Latin America and one judge each from Western
Europe and other States and from the Eastern European States.
Pasal 2 Statuta ICJ menyebutkan untuk menjadi hakim ICJ harus memenuhi
persyaratan persyaratan yang bersifat subjektif dan umum.
The
Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of
their nationality from among persons of high moral character, who possess the
qualifications required in their respective countries for appointment to the
highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in
international law.
Berdasarkan Pasal 2 Statuta
ICJ maka persyaratan yang bersifat subjektif adalah, 1) tidak memihak
(mandiri), 2) tanpa memandang kebangsaan dari calon hakim ICJ, 3) orang yang
berbudi luhur, 4) yang memenuhi syarat – syarat yang diperlukan di dalam negara
masing – masing untuk di angkat sebagai pejabat hukum tertinggi atau sebagai
penasehat hukum yang diakui keahliannya dalam hukum internasional. Mekanisme
untuk menentukan persyaratan di atas tidak ditentukan secara tertulis, proses
yang terjadi dalam praktek adalah kualifikasi personal dari hakim ICJ
digantungkan pada keinginan masyarakat internasional yang menghendaki bahwa ICJ
akan terdiri dari orang – orang yang mempunyai kualitas dan reputasi tinggi.
Selain persyaratan subjektif
di atas, di atur di dalam Pasal 9 Statuta ICJ persyaratan umum yang harus
dipenuhi oleh seorang hakim ICJ:
At every
election, the electors shall bear in mind not only that the persons to be
elected should individually possess the qualifications required, but also that
in the body as a whole the representation of the main forms of civilization and
of the principal legal systems of the world should be assured.
Berdasarkan Pasal 9 maka pesyaratan umum
yang harus dipenuhi oleh calon hakim ICJ adalah, 1) bahwa calon hakim harus
memenuhi syarat – syarat yang diperlukan, 2) di dalam ICJ harus terjamin
terwakilinya bentuk – bentuk peradaban utama dan sistem hukum yang terpenting
di dunia.
Dalam pemeriksaan sengketa antara negara,
tidak dilarang hakim ICJ yang memiliki kewarganegaraan salah dari pihak yang
bersengketa, dalah hal hakim yang memeriksa merupakan Presiden dari ICJ maka
hakim tersebut harus di non aktifkan dan kewenangannya diberikan kepada wakil
Presiden ICJ. Negara yang bersengketa dalam hal ini memiliki hak untuk memilih
hakim yang memiliki kewarganegaraan yang sama (hakim adhoc), dalam hal di dalam
penyelesaian tersebut tidak ada hakim dengan kewarganegaraan dari pihak yang
besengketa. Hakim ad hoc yang dipilih merupakan calon hakim yang didaftar oleh
Dewan Keamanan dan Mahkamah Umum PBB.
In order to maintain equality in the status of the parties, the
Statute provides that where a judge of the nationality of one of the parties is
sitting on the bench, the opposing party may choose an additional judge. Such a
judge need not be a national judge, but should be a national of the party which
is not represented on the bench. Further, each of the parties may choose such a
judge if neither of them has its national sitting on the bench. Judges so
chosen by the parties have the same rights and duties as the members of the
Court for the duration of the proceedings (Article 31 of the Statute).
Didalam pemeriksaan suatu sengketa antara
negara 15 hakim ICJ dapat secara keseluruhan ikut serta, akan tetapi menurut
Statuta ICJ, ICJ dapat membentuk suatu kamar (chamber), dengan jumlah hakim
lebih kecil, untuk golongan – golongan kasus tertentu. Dalam praktek yang
terjadi proses penyelesaian sengketa, dapat dilakukan oleh 3 tipe chamber, 1)
chamber yang terdiri dari 3 hakim atau lebih yang ditetapkan oleh ICJ yang
memiliki kompetensi untuk penyelesaian kasus – kasus tertentu missal
perburuhan, transit, dan komunikasi, 2) chamber yang tiap saat dibentuk (ad
hoc) untuk mengurus kasus tertentu, jumlah hakim akan ditentukan sidang ICJ dengan
persetujuan pihak – pihak yang bersengketa, 3) chamber yang terbentuk dari 5
hakim ICJ dimana presiden dan wakil presiden secara ex officio dengan tiga
hakim lainnya atas permintaan pihak – pihak yang dapat didengar dan memutuskan
perkara secara cepat, chamber dibentuk 1 tahun sekali. Disamping itu dua hakim
dipilih untuk menggantikan hakim yang tidak mungkin mengikuti sidang.
C.
Panitera ICJ (Registrar)
Pasal 21 ayat (2) ICJ menyebutkan terdapat
unit yang dibentuk oleh ICJ yang dinamakan Registrar, yang merupakan organ ICJ
yang berperan dalam pengurusan administrasi dari ICJ. Ketua Registrar dipilih
dengan Secret Ballot, dan suara mayoritas di antara calon yang diusulkan oleh
anggota ICJ. Registrar dipilih untuk masa 7 tahun dan dapat dipilih kembali.
Wakil ketua dipilih dengan cara yang sama dengan pemilihan ketua Registrar, dan
anggota lainnya dipilih berdasarkan rekomendasi ketua dari Registrar. Staf
Registrar terdiri dari 40 orang yang terdiri dari staf terlatih, dan
dimungkinkan ditambah dengan dengan tenaga asisten sementara. Utamanya
Registrar memiliki fungsi memberi bantuan jasa di bidang administrative kepada
negara – negara yang bersengketa dan juga berfungsi sebagai suatu sekretariat.
Kegiatan kesehariannya Registrar adalah mengurus masalah administrative,
keuangan, penyelenggaraan konferensi dan jasa penerangan dari suatu organiisasi
internasional.
D.
Kewenangan (Yurisdiksi) ICJ
Prinsip kesukarelaan dari negara dalam menyerahkan suatu urusan,
yang di anut dalam hukum internasional merupakan prinsip dasar yang diterapkan
dalam menentukan kewenangan dari ICJ. Keputusan untuk menyerahkan suatu
sengketa internasional kepada ICJ diserahkan kepada negara – negara yang
bersengketa, dan didasarkan pada kesepakatan para pihak (non compulsory
jurisdiction). Pasal 36 Statuta ICJ, menyatakan kata sepakat antara para pihak
untuk menyerahkan sengketanya dapat dilakukan secara umum, atau dinyatakan
sebelum adanya sengketa dan dapat juga dilakukan dengan suatu perjanjian khusus
atau setelah terjadinya sengketa.
Yurisdiksi atau kewenangan dari ICJ
meliputi dua hal yaitu: 1) Yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan
(contentious jurisdiction), dan 2) kewenangan atas pemberian advokasi hukum
(advisory jurisdiction). Dalam contentious jurisdiction, ICJ memiliki
kewenangan mengadili suatu sengketa antara dua negara atau lebih, sengketa
dikhususkan pada sengketa hukum. Sengketa hukum adalah sengketa yang
memungkinkan diterapkannya aturan – aturan atau prinsip – prinsip hukum
internasional terhadapnya.
Subyek yang dapat menyerahkan sengketa
internasional pada ICJ adalah dan hanya adalah negara sebagaimana di atur
didalam Pasal 34 Statuta ICJ. Disebutkan di atas maka negara – negara yang
bersengketa terlebih dahulu memiliki kesepakatan untuk menyerahkan sengketanya
kepada ICJ. Kata sepakat merupakan hal yang sangat penting. PBB tidak
menggunakan istilah kesepakatan tetapi pengakuan dari suatu negara tentang
kewenangan ICJ. Kewenangan dari ICJ dapat dilaksanakan denan melalui cara –
cara berikut ini:
1. Berdasarkan Pasal 36 (1) Statuta ICJ, kewenangan ICJ mencakup
semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan yang
ditetapka oleh Piagam PBB yang dituangkan dalam perjanjian dan konvensi
internasional yang berlaku. Selain dalam konvensi ataupun Piagam PBB, dapat
juga dilakukan kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Acta Compromis;
2. Menurut doktrim forum prorogatum, kewenangan ICJ timbul manakala
hanya satu negara yang menyatakan dengan tegas persetujuannya atas yurisdiksi
dari ICJ. Kesepakatan pihak lainnya dianggap di berikan secara diam – diam,
tidak tergas atau tersirat. Dapat juga dilakukan penyerahan kewenangan dengan
menyimpulkan dari tindakan negara yang bersengketa seperti menyerahkan
argumentasi atas pokok sengketa tanpa membuat pernyataan mengenai keberatan
atas kewenangan dari ICJ;
3. Berdasarkan Pasal 36 (2) dari Statuta ICJ penyeran kewenangan
dapat terjadi dengan klasula pilihan (optional clause), disebutkan bahwa negara
– negara peserta pada Statuta ICJ dapat setiap waktu menyatakan penerimaan
wajib ipso facto yurisdiksi ICJ dan tanpa adanya perjanjian khusus terhadap negara
yang menerima kewajiban serupa atas semua sengketa hukum mengenai:
a. Penafsiran suatu perjanjian;
b. Setiap masalah hukum internasional;
c. Eksistensi suatu fakta yang jika terjadi, akan merupakan suatu
pelanggaran kewajiban internasional;
d. Sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran
suatu kewajiban internasional.
Dalam kewenangan
noncontentious (advisory) jurisdiction, ICJ memiliki kewenangan untuk
memberikan nasehat atau pertimbangan hukum kepada organ utama PBB atau organ
lain dalam PBB. Nasehat hukum yang diberikan terbatas sifatnya, yaitu hanya
yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan atau aktivitas dari 5 badan atau
organ utama dan 16 badan khusus PBB. Nasehat atau pendapat hukum yang diberikan
oleh ICJ tidak dapat dilakukan untuk negara tapi negara dapat ikut serta dan
terlibat dalam persidangan ICJ untuk memberikan nasehat.
E. Pihak Dalam Sengketa ICJ
Untuk kasus yang bersifat contentious,
Statuta ICJ membatasi hanya Negara
yang dapat beracara di ICJ.
Ada tiga kategori Negara atau state yang dapat beracara di ICJ yaitu, kategori
pertama adalah Negara Anggota PBB. Mengacu kepada pasal 35(1) dari Statuta ICJ
dan pasal 93 (1) dari Piagam PBB, Negara anggota PBB adalah ipso facto
terhadap statuta ICJ dan otomatis mempunyai akses ke ICJ. Kurang lebih ada 189
negara telah yang menjadi anggota PBB.
Kategori
Negara yang kedua adalah Negara Bukan Anggota PBB akan tetapi party
kepada Statuta ICJ. Selain itu Negara yang bukan anggota PBB dan bukan anggota
Statuta ICJ dapat juga beracara di ICJ dengan persyaratan tertentu yang
diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.
Adapun persyaratan yang dimaksud adalah menerima ketentuan dari Statuta ICJ,
Piagam PBB (pasal 94) dan segala ketentuan berkenaan dengan pengeluaran dari ICJ
atas dasar pertimbangan Majelis Umum PBB.
Kategori
yang terakhir adalah Negara yang bukan anggota kepada Statuta ICJ.
Untuk Negara-negara yang masuk dalam kategori ini harus membuat deklarasi
untuk tunduk kepada segala ketentuan ICJ dan Piagam PBB (pasal 94),
“The International Court of
Justice shall be open to a State which is not a party to the Statute of the
International Court of Justice, upon the following condition, namely, that such
State shall previously have deposited with the Registrar of the Court a declaration
by which it accepts the jurisdiction of the Court, in accordance with the
Charter of the United Nations and with the terms and subject to the conditions
of the Statute and Rules of the Court, and undertakes to comply in good faith
with the decision or decisions of the Court and to accept all the obligations
of a Member of the United Nations under Article 94 of the Charter”
ICJ memberikan hak kepada
Negara lain (non-disputant party) yang bukan pihak dari sengketa di ICJ untuk
melakukan intervensi atas sengketa yang diajukan.
Hak ini dapat diajukan jika Negara tersebut beranggapan bahwa ada kepentingan
dari sisi hukum atau legal nature interest yang akan terkena dengan
adanya keputusan dari ICJ.
ICJ
membagi hak intervensi dalam dua ketegori yaitu, hak intervensi sebuah Negara
atas keputusan sebuah kasus ICJ dan atas konstruksi sebuah perjanjian
internasional.
Deklarasi yang dimaksud
pernah diajukan oleh Albania (1947) dan Itali (1953). Selain itu deklarasi umum
juga untuk hal yang sama juga diajukan oleh
Kamboja (1952), Seylon (1952), Negara Federal Jerman (1955, 1956, 1961,
1965 dan 1971), Finlandia (1953 dan 1954), Itali (1955), Jepang (1951), Laos
(1952) dan Republik Vietnam (1952).
